Permendagri Tentang Pemekaran Desa

Permendagri Tentang Pemekaran Desa. PDF filetentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa adalah Peraturan yang unik karena tidak mengedepankan Masyarakat Desa dalam bermusyawarah Kemungkinan yang perlu ditambahkan adalah bagaimana masyarakat dan Desa dapat menentukan dirinya sendiri untuk dapat menjadi lebih baik Terlebih pengaruhnya pada penetapan dan pembentukan Desa Adat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU Selama alur pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

Mekanisme Pemekaran Desa Simpeldesa

Permendagri Regulasi Desa Menteri Dalam Negeri akan menerbitkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Adapun ruang lingkup peraturan ini meliputi penataan desa dan penataan desa adat Penataan Desa berupa pembentukan Desa dan Desa Adat penghapusan Desa dan Desa Adat dan perubahan status Desa dan Desa Adat.

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan

PDF filePemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan Penggabungan Desa dengan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan perlu diatur dan ditetapkan Pembentukan Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang diatur.